Muhasabah Birokrasi (Jangan Makan Gaji Buta)
Artkel ini HL di kompasiana
Selamat membaca:)
Sejak gerakan reformasi mencapai
puncaknya pada Mei 1998, sejumlah perubahan yang cukup signifikan mulai
bergulir. Perubahan signifikan juga terjadi pada pemerintahan.
Pemerintahan tidak saja harus bisa menerima kritik dan tugas untuk
menyelesaikan tuntutan reformasi. Harus ada perubahan mendasar yang
mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan mind-set para pelakunya dari
pejabat tinggi sampai karyawan bawahan.
Reformasi di Indonesia harus dilakukan
secara menyeluruh mencakup tiga lembaga kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif
dan yudikatif. Harus diakui bahwa kondisi birokrasi di Indonesia lebih buruk
daripada negara-negara Barat pada umumnya yang penyebabnya seperti sistem,
budaya dan nilai buruk.
Hampir semua elemen masyarakat
mengatakan bahwa di negara kita belum terjadi reformasi birokrasi untuk
mendukung pemeirntahan yang diharapkan. Birokrasi yang ada hanya dianggap
sebagai lanjutan pemerintahan lama yang secara formal sudah mengalami reformasi
namun secara aktual belum.
Tuntutan birokrasi secara langsung
hampir tidak pernah terdengar.
Bahkan, lebih gencar isu penggantian presiden
dan pemberantasan KKN. Bisa jadi, anggapan bahwa penggantian presiden akan
otomatis membuat birokrasi membaik. Birokrasi yang baik tentu memungkinkan
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Selama birokrasi belum
direformasi, meskipun presidennya telah diganti, pemerintahan yang baik dan
bersih tidak akan terwujud. Apa lagi reformasi birokrasi belum menemukan payung
hukum yang kuat.
Saat pemberantasan dan pencegahan KKN
berhasil, tidak otomatis kita mampu menjalankan kepemerintahan yang baik sesuai
tuntutan dan kemajuan bangsa pada tantangan global. Untuk mencapai
produktivitas dan keberhasilan, kemampuan atau profesionalimse juga merupakan
keniscayaan yang tidak dapat dikesampingkan. PNS atau birokrat yang sangat
apatis atau tidak profesional bisa dipastikan tidak akan berarti apa-apa
meskipun bersih dan bebas dari KKN.
Sejalan dengan tuntutan reformasi kini,
bersih dari KKN hanyalah fondasi. Yang harus distandarisasi secara ketat adalah
jaminan mutu dan kendali mutu. Program atau produk apa pun, jika dua hal
tersebut lemah, tidak akan bisa diandalkan, apalagi untuk memenangkan kompetisi
global.
Perlu disadari bahwa kinerja birokrasi
merupakan esensi pelayanan aktual pemerintah dan sekaligus wujud nyata
kebijakan. Seperti yang bisa kita rasakan bersama, pelayanan publik oleh
birokrasi di Indonesia sangatlah buruk. Contoh saja, pelayanan kesehatan yang
di dalamnya terdapat diskriminasi terhadap masyarakat. Bahkan, tak jarang
masyarakat awam dipersulit.
Salah satu penyebab buruknya birokrasi
di Indonesia adalah Reward and Punishment. Giatnya pekerjaan dari seorang
birokrat GAJInya juga sama dengan seorang birokrat yang malas-malasan. Adanya
kasus seperti ini membuat birokrat lain berpikir, "PERCUMA BILA BEKERJA
DENGAN GIAT JIKA HASIL AKHIRNYA SAMA DENGAN YANG MALAS BEKERJA".
Mungkin, saya kurang bisa menyampaikan
ini secara baik kepada pembaca. Namun inilah fakta. Berangkat dari banyak
kasus, maka birokrasi kita tetap saja buruk. Padahal, pemerintah akan berhasil
jika kinerja birokrasinya mampu menjalankan kebijakan dasar yang telah diambil
oleh pemerintah. Sehebat apapun visi, misi dan kebijakan yang telah diputuskan
oleh pemerintah, jika birokrasi tidak mau menjalankannya secara konsisten dan
konsekuen, maka kebijakan itu akan mandul dan tidak berarti. Kebijakan akan
mempunyai arti bila dilaksanakan secara riil.
Mari kita perjelas, terkait dengan
mutasi. Bahkan, sekarang mutasi tak lagi berdasarkan ketentuan dan pertimbangan
logis lainnya, namun berdasarkan ketidakpatuhan seorang birokrasi kepada
pemimpinnya alias rasa suka atau tidaknya seorang pemimpin pada bawahan.
Bayangkan saja, seseorang yang sudah golongan 4b dimutasikan menjadi staf pada
sebuah kecamatan yang terisolir. Apa alasan rasionalnya? Tidak ada bukan
Dari sedikit penjelasan saya ini,
marilah perbaiki birokrasi kita. Dimuali dari mind-set kita pribadi. Tanyakan
kepada nurani kita,
Apa tujuan saya berada di birokrasi?
Apa kah saya semata mencari materi dan gaji?
Ataukah menunaikan amanah saya?
Lagi, cuci hati. Rohanikan birokrasi kita,
"Muhasabah Birokrasi".
Secara gamblang saya katakan, bahwa
tulisan saya ini berbuah dari hasil membaca sebuah buku dari A. Qodry A. Azizy.
Kelemahan mendasar dalam perbaikan birokrasi pemerintah adalah implementasinya.
Perbaikan itu harus dipraktikan bukan sekadar direncanakan, dianjurkan,
diinstruksikan, diundangakan, dan sejenisnya. Proses perbaikan birokrasi
mengharuskan adanya Grand Design (rencana induk) atau setidaknya materi Renstra
(Perencanaan Stratejik). Harus ada kesadaran tinggi terhadap perlunya change
management dalam birokrasi kita, bukan hanya retorika dalam pertarungan politik
kepentingan.
Sebagai penutup. Pada tahun 2005,
birokrasi kita semakin merosot menjadi terburuk kedua di Asia. Dari hasil
survei dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak akan maju dan bahkan menjadi
lebih buruk karena birokrasi kita yang semakin terpuruk.
Saya berharap, tidak adalagi kalimat
"Kerja Atau Tidak, Tetap Makan gaji", JANGAN MAKAN GAJI BUTA. Apa
yang kita tanam saat ini, adalah buah yang akan kita petik pada masa mendatang.
Ingat Akhirat. Ingat Allah. Sekian dari saya.
Salam Damai Untuk Indonesiaku!
Oleh DP Anggi
Ilmu Pemerintahan FISIP UR
0 komentar:
Posting Komentar